 |
Oleh
widodo
Lembaga konsultasi bantuan hukum mahasiswa islam(LKBHMI) PB HMI Bidang Kebijakan dan Perundang-undangan. |
JAKARTA-HMINEW-.Baru dua tahun berjalan roda
pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah melakukan dua kali perombakan
besar-besaran ditubuh pemerintahan pusat, hal ini memiliki begitu banyak
pandangan baik pandangan negative juga pandangan yang positif, hal itu menjadi
lumrah dikarnakan Indonesia merupakan Negara demokrasi yang memungkin semua
orang memberikan tanggapan atas apa yang terjadi saat ini, setidaknya ada 13
menteri yang di reshuffle oleh kebijakan Presiden Jokowi jidil II, hal ini
seperti memperlihatkan bahwa porsi kekuatan politik jokowi semakin kuat, dapat
dilihat dari maneuver yang dilakukan dalam memenuhi hasrat para petinggi partai
koalisi untuk menduduki tangkup kekuasaan dalam pemerintahan, dengan apik
jokowi mampu mengakomodasi semua keperluan gerbong-gerbong yang ada dalam
barisan pemerintah, seperti Asman Abnur yang dilantik menjadi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi menggantikan Yuddy
Chirsnandi. jika dilihat dari segi
politik Asman Abnur merupakan representasi dari Partai Amanat Nasional (PAN)
yang beberapa waktu lalu menyatakan dukungan politiknya kepada pemerintah
Jokowi-Jusuf Kalla, begitu juga dengan Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai
Menteri Penindustrian yang merupakan representasi dari Partai Golkar yang juga
menyusul PAN merapatkan dukungan politiknya kepada cabinet Jokowi-Jusuf Kalla,
terlebih lagi ketua umum GOLKAR Setya Novanto sudah memberikan sinyal kuat
untuk maju sebagai wakil presiden mendampingi jokowi pada pemilu 2019 mendatang.
Dari Reshuffle yang dilakukan
selalu memberikan sebuah tanda Tanya besar bagi masyarakat apakah reshuffle
yang dilakukan oleh presiden tersebut dikarnakan kinerja yang dilakukan para
menteri yang direshuffle tidak atau belum maksimal ?? ataukah karna kepentingan
politik presiden dalam mengakomodasi keperluan partai koalisi??. Karna jika
ditelusuri setidaknya kepemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah melakukan
Reshuffle sebanyak dua kali dalam waktu yang relative singkat, hal ini mengambarkan ada berebagai macam
stigma dalam kepemerintahan dalam kepemimpinan jokowi.
Di satu sisi lain jokowi seperti melihatkan
keteguhannya dalam kancah politik nasional, hal itu terlihat dari kepiawaiannya
memfasilitasi semua kepentingan dalam satu ritme, sebagaimana yang terlihat
dari menguatnya control otonom dalam pelaksanaan kekuasaat untuk mengangkat
Kapolri, Panglima TNI dan lain sebagainya tanpa ada intervensi dari pihak luar.
Sedangkan di sisi yang lain jokowi seperti diuji oleh otoritas kepemimpinan
sebagai seorang presiden dalam dimensi kepartaian, dimana dalam struktur Negara
jokowi adalah seorang presiden namun tidak demikian dalam struktur kepartaian.
Walau bagaimanapun piawainya jokowi dalam kepemimpinannya terhadap
fraksi-fraksi dan elite politik tidak dapat serta merta melepaskan image
ketundukannya kepada elite partai yang menjadikan cap sebagai presiden boneka
sulit untuk dilepaskan, dapat dilihat dua kali melakukan reshuffle jokowi
seperti tidak memiliki daya dalam masalah ini.
Reshuffle yang dilakukan presiden jokowi juga memberikan
sinyalemen tabrakan kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri yang sudah
direshuffle, bukan tidak mungkin nantinya kebijakan menteri yang lama dan yang
baru dilantik akan mengalami sebuah gesekan, karna tipikal kepemimpinan dalam
menjalani sebuah jabatan tidak dapat dilihat dalam satu waktu begitu saja,
melainkan dengan melalui proses yang secara structural berjalan dengan baik.
Dari 13 menteri yang direshuffle diantaranya adalah Menteri Pendidikan dimana
carut marut pendidikan di Indonesia saat ini bila dicermati salah satunya
adalah karna peraturan pendidikan yang selalu berubah jika menteri
pendidikannya berubah dan hal ini sudah tidak asing lagi siapapun yang menjadi
menteri bukannya mempertahankan peraturan yang baik dari masa sebelumnya malah
mengeluarkan peraturan baru, sedang Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi juga memiliki pe er yang sangat besar karna sumber
kekuatan ekonomi bangsa ini berada pada kekuatan desa, jangan sampai desa
menjadi lemah tidak memiliki daya karna sudah begitu banyak investor yang masuk
kedalam desa-desa dan daerah tertinggal.
Begitu juga dengan Archandra Tahar diangkat menajdi Menteri ESDM yang mana
merupakan ahli dalam pengeboran lepas pantai (offshore) dan sudah
berselancar belasan tahun juga merupakan sosok dibalik negosiasi penarikan Blok
Masela ketangan Indonesia dengan memutuskan eksplorasi harus dilakukan onshore
bukan offshore. Yang jadi pertanyaan besar apakah menteri ESDM yang baru
juga dapat menarik dan mengembalikan sumber daya energy dan sumber daya mineral
yang sudah dikuasai pihak asing selama ini kedalam tangan bangsa Indonesia?? Sebuah
jawaban yang berat yang harus dijawab dikarnakan sumber daya energy dan sumber
daya mineral bangsa ini sudah tergadaikan dengan adanya politik balas budi, toh
nyatanya balas budi yang dimaksud dalam dunia politik tersebut seperti
kebablasan, tidak perlu jauh-jauh untuk melihat kemewahan PT Freeport yang
sudah berpuluh tahun mengeruk harta kekayaan di Timur Indonesia, lihat saja
yang ada didaerah-daerah terpencil namun memiliki kekayaan sumber daya alam
yang sangat besar juga tidak terkoorinir dengan baik oleh pemerintah,
dikarnakan permainan spekulasi pemodal lebih besar daripada kesamarataan dalam
mewujudkan kesahteraan social, belum lagi pemerintah dalam hal ini seperti
setengah hati membiarkan kelompok masyarakat yang melakukan ekplorasi secara
manual, dan setengah hatinya lagi pemerintah membiarkan hal itu terjadi guna menguatkan
pondasi-pondasi investor yang menampung hasil alam tersebut. Walaupun dalam
peraturan pemerintah sudah mengeluarkan undang-undnag namun yang terjadi
ditengah masyarakat adalah kebalikan dari undang-undnag itu sendiri dan bahkan
bukan tidak mungkin pemerkosaan undang-undang tersebut dilakukan juga oleh
sebagian kalangan pemerintah.
Dalam reshuffle yang telah dilakukan Presiden Jokowi terlihat dapat
mengakomodasi sebagaina dari aspirasi PDIP, meski masih terbatas dan belum bisa
mewujudkan dream team di pemerintahan, namun reshuffle kali ini telah mengirimkan sinyal bagus secara politik, bahwa
Presiden memiliki keberanian untuk membongkar pasang kabinetnya. Presiden terlihat tidak tersandera oleh
kekuatan-kekuatan politik yang ada, sehingga pengangkatan menteri-menteri baru
tidak disertai dengan akrobat dan manuver politik yang menimbulkan kegaduhan.
Presiden juga terlihat memiliki otonomi dalam memutuskan beberapa nama untuk
diganti atau dipertahankan.
Reshuffle jilid II ini seperti memiliki banyak
spekulasi dan tanda Tanya baik dikalangan pengamat dan juga masyarakat,
setidaknya dari beberapa menteri yang diganti menunjukkan bahwa kancah
perpolitikan Indonesia saat ini memasuki fase yang sangat sensitive dimana
setiap kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan dapat berpengaruh pada jalannya
roda pemerintahan baik untuk saat ini ataupun untuk pemerintahan yang akan
datang, apakah yang dihasilkan dari sebuah kebijakan dan keputusan itu nantinya
baik untuk bangsa dan Negara juga masyarakat atau sebaliknya, nmaun paling
tidak Presiden dalam hal ini dapat melihat dan menyadari bahwa masyarakat saat
ini ibarat berlian yang baru diangkat dari kedalaman tanah yang masih harus dibersihakn,
hendaknya Presiden dan pemerintah saat ini dapat menjadi pengkilap atau
pengerajin berlian tersebut sehingga dapat bertambah indah, mahal dan
bermartabat masyarakat bangsa Indonesia yang besar ini.Insya Allah
0 comments:
Post a Comment